Tahun 2005 pilkada pertama kali dilakukan, semua pihak bangga dengannya bahkan para pakar dan pengamat memandang inilah sistem demokrasi yang sesungguhnya, pemimpin harus dipilih langsung, bahkan yusril ihza mahendra dengan santainya mengatakan rakyat siap dengan pilkada karena ejak zaman hindia belanda rakyat sudah sering memilih kepala desa secara langsung. Baca juga: Wujudkan Pilkada Magetan 2013 Yang Damai dan Bersih serta Jadwal Pilkada Magetan 2013 Bentrok UN SMP.
Adalah kab kutai kartanegara kabupaten pertama yang melakukan pilkada langsung ditahun 2005 dengan sorotan media yang luar biasa, lalu sesudahnya hampir setiap hari kita tonton dimedia pelaksanaan pilkada dengan seabrek cerita didalamnya, mulai dari demo sampai aksi anarkis, pembakaran gedung, mobil, dll.lalu sebagain pengamat(katanya ahli, pakar) mengatakan ini cuma permulaan saja, sebagian lainnya mengatakan ini efek transisi demokrasi, lainnya lagi mengatakan kita baru meninggalkan rezim orba ini cuma efeknya saja,
Waktu terus berputar sampai tahun 2013 (8 tahun) sejak pelaksaan pilkada pertama hampir semua pihak mulai mengevaluasi pilkada, Riyas Rasyid mengatakan tak ada dalam UU 32 tahun 2004 tentang pemda yang memerintahan pilkada langsung, yusril ihza mahendra dalam forum ILC beberapa pekan lalu mengatakan pilkda makin merusak sistem demokrasi dengan sistem dinasti dan kroni pejabat, sesudah bapak jadi kepala daerah anak atau istri atau saudara yang di usung menggantikannya. belum lagi politik uang yang merajalela, serangan fajar 50 ribu 100 ribu/ kepala, dll
Belum lagi masaalah anggaran yang menyedot APBD milyaran rupiah, bahkan mendagri mengatakan pilkada jatim 3 putaran memakan biaya hampir 1 trilyun rupiah, benar benar gila pilkada, belum lagi efek dari sistem birokrasi yang terbawa arus politik, kepala daerah yang terpilih akan membawa gerbong politiknya dalam struktur organisasi perangkat daerah, birokrasi jadi tidak netral, konflik kepala daerah dan wakilnya, dll.
Intinya semua yang katanya pakar/ahli mulai mencabut dukungannya atas sistem pilkada. kini mulai ada evaluasi, mulailah disusun pilkada hanya kepala daerah tanpa wakil, gubernur dipilih DPRD, dll. sebagaimana draf RUU pilkada dan RUU pemda yang sekarang dalam pembahasan di DPR. Pilkada telah merusak sistem dan tatanan nilai kita sebagai sebuah bangsa, semua dihargai dengan uang, lalu pemodal menjadi bagian penting dari pemenangan kandidat, rakyat tak dapat apa apa, lihatlah rakyat kita yang kehidupannya tak pernah beranjak naik kesejahteraannya.
Adalah kab kutai kartanegara kabupaten pertama yang melakukan pilkada langsung ditahun 2005 dengan sorotan media yang luar biasa, lalu sesudahnya hampir setiap hari kita tonton dimedia pelaksanaan pilkada dengan seabrek cerita didalamnya, mulai dari demo sampai aksi anarkis, pembakaran gedung, mobil, dll.lalu sebagain pengamat(katanya ahli, pakar) mengatakan ini cuma permulaan saja, sebagian lainnya mengatakan ini efek transisi demokrasi, lainnya lagi mengatakan kita baru meninggalkan rezim orba ini cuma efeknya saja,
Waktu terus berputar sampai tahun 2013 (8 tahun) sejak pelaksaan pilkada pertama hampir semua pihak mulai mengevaluasi pilkada, Riyas Rasyid mengatakan tak ada dalam UU 32 tahun 2004 tentang pemda yang memerintahan pilkada langsung, yusril ihza mahendra dalam forum ILC beberapa pekan lalu mengatakan pilkda makin merusak sistem demokrasi dengan sistem dinasti dan kroni pejabat, sesudah bapak jadi kepala daerah anak atau istri atau saudara yang di usung menggantikannya. belum lagi politik uang yang merajalela, serangan fajar 50 ribu 100 ribu/ kepala, dll
Belum lagi masaalah anggaran yang menyedot APBD milyaran rupiah, bahkan mendagri mengatakan pilkada jatim 3 putaran memakan biaya hampir 1 trilyun rupiah, benar benar gila pilkada, belum lagi efek dari sistem birokrasi yang terbawa arus politik, kepala daerah yang terpilih akan membawa gerbong politiknya dalam struktur organisasi perangkat daerah, birokrasi jadi tidak netral, konflik kepala daerah dan wakilnya, dll.
Intinya semua yang katanya pakar/ahli mulai mencabut dukungannya atas sistem pilkada. kini mulai ada evaluasi, mulailah disusun pilkada hanya kepala daerah tanpa wakil, gubernur dipilih DPRD, dll. sebagaimana draf RUU pilkada dan RUU pemda yang sekarang dalam pembahasan di DPR. Pilkada telah merusak sistem dan tatanan nilai kita sebagai sebuah bangsa, semua dihargai dengan uang, lalu pemodal menjadi bagian penting dari pemenangan kandidat, rakyat tak dapat apa apa, lihatlah rakyat kita yang kehidupannya tak pernah beranjak naik kesejahteraannya.
source: http://politik.kompasiana.com/2013/03/26/pilkada-yang-merusak--546067.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar